Apa yang dilakukan Presiden SBY ataupun Gubernur Jokowi sepantasnya dilakukan oleh seluruh pemimpin disemua tingkatan dinegeri ini. Itulah kesamaan SBY dan Jokowi. Bedanya, Presiden SBY melakukan itu sejak menjadi pejabat, apakah di TNI mulai menjadi Dandim, sampai saat ini sebagai Presiden.
Selama menjadi Presiden, tak terhitung SBY mengunjungi rakyat secara langsung. Apakah dalam kunjungan atau Safari Ramadhan, kunjungan kerja kedaerah, mengunjungi korban bencana seperti Aceh, seminggu di Jogya, di Papua, di Miangas, dan hampir di seluruh daerah di tanah air.
Jokowi mungkin melakukan hal yang hampir sama, di Solo sebagai Walikota, dan baru beberapa kali di DKI dalam 3 bulan terakhir ini sebagai Gubernur.
Setiap pemimpin punya tugas dan kewajiban sesuai dengan tingkatannya.Turunnya para pemimpin ke daerah tentu ingin mengetahui secara langsung hasil kebijakan yang dicanangkan. Sehingga bisa dilakukan berbagai penyempurnaan.
Itulah persamaan dan perbedaan antara SBY dan Jokowi. Mereka menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Sungguh tidak perlu ada pihak yang dengan picik mempertangkannya.
*) Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi
Perbedaan Jokowi dengan SBY soal rapat
Tapi ada kalanya Jokowi memimpin rapat untuk membahas berbagai persoalan. Namun secara umum, Jokowi tidak banyak melakukan rapat. Hampir setiap hari, Jokowi blusukan ke daerah-daerah, menemui warga, memantau banjir, atau melakukan inspeksi mendadak ke kantor-kantor pemerintah di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta.
Untuk urusan rapat, Jokowi terkadang melakukan rapat di tempat tidak biasa. Bukan di ruangan ber-AC seperti di Balai Kota dan hotel. Malah Jokowi memilih rapat kecil-kecilan di jalan raya atau di tempat kumuh.
Tentu saja, rapat Jokowi itu tidak ada tempat duduk yang empuk. Apalagi ada proyektor canggih. Jokowi kadang kala rapat di lapangan saat blusukan. Dia ingin sekali rapat ada solusi, bukan rapat tanpa solusi seperti rapat-rapat pejabat di negeri ini.
Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? Presiden SBY dikenal sebagai sosok pemimpin yang banyak rapat. Untuk menjawab persoalan, tak jarang kepala negara mengumpulkan para kepala daerah, para menteri hingga pejabat BUMN.
Seperti pada Kamis (29/11) besok, Presiden SBY akan memberi instruksi kepada seluruh kepala daerah dan aparat keamanan untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Instruksi presiden itu akan dilakukan di Jakarta yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Hari Kamis, tanggal 29 November siang hari nanti. Tolong didampingi saudara (menteri) semua. Saya ingin memberikan instruksi langsung kepada para gubernur, bupati, wali kota dan dihadirkan jajaran kepolisian Tanah Air. Hadirkanlah jajaran Komando teritorial TNI dan unsur yang lain," ujar SBY saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (27/11).
SBY akan mengumpulkan para kepala daerah terkait maraknya aksi kekerasan yang terjadi di Tanah Air seperti yang belum lama ini kerusuhan di Lampung, dan beberapa wilayah lainnya. Saat kerusuhan di Lapung terjadi, Presiden SBY sedang tidak berada di Tanah Air. Melainkan sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara sahabat.
Soal seringnya rapat yang dilakukan oleh presiden, pengamat sosial Moh Shofan MA pernah mengkritik SBY. Peneliti di Universitas Paramadina ini menilai, SBY terlalu banyak rapat. Padahal, untuk urusan bencana diperlukan langkah cepat serta tindakan yang tepat.
"SBY rapat melulu, koordinasi melulu, citra melulu. Sementara rakyat sudah jadi korban tewas dalam bencana Wasior, Mentawai dan Merapi tanpa penanganan nyata yang efektif dan cepat di lapangan," kata Shofan saat terjadi bencana banjir bandang dan longsor di Wasior, Papua pada 2010 lalu.
Shofan mengaku kecewa dengan sikap lamban SBY dalam mengatasi persoalan, termasuk mengatasi bencana. "SBY kebanyakan rapat dan wacana sebagai pencitraan belaka," sindir Shofan.
Tapi bukan berarti rapat-rapat di tempat yang nyeleneh, atau blusukan ke mana-mana yang dilakukan oleh Jokowi tanpa kritik. Jokowi oleh sebagian kalangan juga dituding sedang melakukan pencitraan.
Seperti yang disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Menurutnya, Jokowi selama ini terlalu banyak melakukan pencitraan.
"Pencitraan saja, kasihan Jakarta. Kita tunggu 1 tahun nanti, kita tunggu tanda-tandanya," kata Ruhut saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (24/10) lalu.
Sumber :
• http://setkab.go.id/en/artikel-6900-.html
• http://www.jadibisa.com/2012/11/perbedaan-jokowi-dengan-sby-soal-rapat.html
